CIREBONINSIDER.COM– Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2027 resmi dipatok berimbang di angka Rp1,486 triliun. Dari total nilai anggaran tersebut, porsi belanja operasi mendominasi hingga Rp1,444 triliun atau menembus 97,1 persen, sementara alokasi belanja modal berada di kisaran Rp40,94 miliar.
Dokumen perencanaan fiskal tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon di Ruang Griya Sawala, Rabu (18/11/2026). Pada forum yang sama, pemerintah daerah turut mengajukan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 mengenai Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT).
”APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi merupakan gambaran komitmen pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Effendi Edo di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Baca Juga:RAPBD Cirebon 2027, DPRD Soroti Ketergantungan Pusat dan Ketimpangan BelanjaPAD Majalengka Naik, Tapi RAPBD 2026 Justru Menciut, Ini Penjelasan Bupati Eman
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dirancang dalam anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pengelolaannya pun wajib berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas sesuai kemampuan riil keuangan daerah.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.486.537.476.750. Sumber penerimaan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp733.700.303.311 serta dana transfer pusat maupun provinsi sebesar Rp752.837.173.439.
Angka pendapatan itu disusun sejajar dengan rencana total belanja daerah senilai Rp1.486.537.476.750, sehingga tidak memunculkan proyeksi surplus maupun defisit anggaran.
Rincian alokasi belanja terbagi ke dalam tiga pos utama, yakni belanja operasi sebesar Rp1.444.087.517.821, belanja modal sebesar Rp40.949.958.929, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1.500.000.000.
Komposisi yang timpang antara belanja operasi dan belanja modal tersebut mencerminkan tingginya beban belanja wajib dan mengikat pemerintah daerah. Anggaran daerah mayoritas terserap untuk kebutuhan belanja pegawai, barang dan jasa, serta operasional pelayanan dasar masyarakat sepanjang tahun mendatang.
Meski ruang fiskal terbilang ketat, pemerintah daerah tetap membuka peluang penyesuaian pada sisi pendapatan. Sejumlah potensi penerimaan lain yang belum masuk ke draf awal, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), akan diintegrasikan selama proses pembahasan bersama legislatif.
