CIREBONINSIDER.COM - Kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon kembali diuji dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Proyeksi pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp4,26 triliun ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Senin (14/9/2026), DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti tajam postur anggaran yang dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Ketergantungan Pusat dan Tantangan PAD
Fraksi Partai Golkar mengungkapkan bahwa struktur pendapatan daerah masih pincang. Dari total target Rp4,26 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp1,05 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer dari pusat mendominasi hingga Rp3,20 triliun.
Baca Juga:PAD Majalengka Naik, Tapi RAPBD 2026 Justru Menciut, Ini Penjelasan Bupati EmanDPRD Cirebon Desak Pemkab Perkuat Fiskal Desa di Tengah Susutnya Dana Desa
Kondisi ini menuntut langkah taktis dari eksekutif. DPRD mendesak agar pemerintah daerah tidak sekadar menaikkan target pajak yang justru mencekik masyarakat. Terobosan nyata harus diarahkan untuk menggali potensi ekonomi baru di sektor pariwisata, perdagangan, hingga optimalisasi aset daerah secara produktif.
Pangkas Belanja Rutin, Genjot Infrastruktur
Sorotan tajam turut dilayangkan Fraksi PDI Perjuangan terhadap ketimpangan komposisi belanja. Belanja operasi diproyeksi memakan anggaran raksasa hingga Rp3,32 triliun—termasuk belanja pegawai yang mencapai Rp1,98 triliun. Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp361,21 miliar.
”Belanja pegawai bukan sekadar menggaji aparatur, tetapi harus berorientasi pada birokrasi yang produktif dan pelayanan publik yang cepat.”
Dewan mendesak adanya efisiensi ketat pada pos belanja barang dan jasa serta operasional. Ruang fiskal yang tercipta dari penghematan ini harus dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat.
Fokus Irigasi dan Evaluasi Silpa
Dari alokasi belanja modal, dana sebesar Rp231,57 miliar dikhususkan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. DPRD menekankan agar eksekusi di lapangan benar-benar berbasis skala prioritas demi mendongkrak produktivitas petani dan kelancaran logistik ekonomi lokal.
Selain itu, transparansi perihal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) senilai Rp102 miliar dipersoalkan. Dewan menuntut kejelasan rinci apakah angka tersebut murni efisiensi program yang sukses atau justru akibat serapan anggaran yang gagal terealisasi.