RAPBD Kota Cirebon 2027 Dipatok Rp1,48 Triliun, Belanja Operasi Capai 97 Persen

RAPBD Kota Cirebon 2027 Dipatok Rp1,48 Triliun, Belanja Operasi Capai 97 Persen
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menandatangani dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda pencabutan Perda PTT disaksikan jajaran pimpinan DPRD serta Sekda Kota Cirebon dalam Rapat Paripurna di Ruang Griya Sawala, Rabu (18/11/2026). Foto: Dok. Humas Pemkot Cirebon

​”Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan memastikan perencanaan pendapatan maupun belanja dilakukan secara terukur. Kami ingin anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas,” kata Effendi Edo.

​Selain membedah postur anggaran, rapat paripurna kali ini menjadi momentum penting bagi penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Pengajuan pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang PTT dilakukan sebagai langkah penyesuaian atas berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Regulasi daerah yang telah berusia lebih dari dua dekade itu dinilai tidak lagi selaras dengan sistem manajemen kepegawaian nasional yang berlaku saat ini. Pembaruan aturan mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat tertib administrasi, serta mencegah tumpang tindih regulasi status pegawai.

Baca Juga:RAPBD Cirebon 2027, DPRD Soroti Ketergantungan Pusat dan Ketimpangan BelanjaPAD Majalengka Naik, Tapi RAPBD 2026 Justru Menciut, Ini Penjelasan Bupati Eman

​Sebelum dibawa ke meja parlemen, draf raperda pencabutan tersebut telah melewati tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat.

​Effendi Edo menjamin bahwa penghapusan payung hukum lama tersebut tidak akan menghilangkan hak-hak kepegawaian yang telah timbul sebelumnya. Penyelesaian hak dan kewajiban pegawai tetap dijalankan secara tertib dengan mengedepankan sistem merit yang transparan dan profesional.

​Rapat paripurna yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman dan Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio tersebut langsung dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi.

​”Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kedua rancangan peraturan daerah ini. Kami berharap pembahasan dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan sinergi yang terus terjaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” ucapnya.

​Selanjutnya, kedua rancangan peraturan daerah tersebut akan dibahas lebih mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.(*)

0 Komentar