Krisis kapasitas fiskal paling nyata terlihat pada alokasi dana bencana. Cadangan anggaran bencana nasional saat ini hanya berada di kisaran Rp5 triliun per tahun, jauh di bawah estimasi kebutuhan pemulihan bencana yang mencapai Rp22 triliun.
Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2026 yang menembus Rp508,2 triliun dinilai belum efektif karena data penerima yang bersifat statis.
Titik Anas mendorong pembentukan dynamic social registry agar bansos lebih adaptif terhadap guncangan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun bencana alam. Sementara itu, Elan Satriawan menekankan perlunya skema Adaptive Social Protection yang ditopang fleksibilitas anggaran.
Baca Juga:BGN Gandeng JICA Adopsi Sistem Makan Sekolah Jepang untuk Program MBGPurbaya Dipecat via Telepon: Kalah Akses, Drama 4 Hari, dan Beban Anggaran MBG
Transparansi Lembaga dan Ancaman Lingkungan
Sorotan lain datang dari Peneliti LPEM FEB UI, Mervin Goklas, terkait transparansi lembaga pengelola investasi seperti Danantara yang mengalokasikan pembiayaan ke KDMP.
”Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangannya belum kami terima hingga sekarang. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” tegas Mervin.
Ia juga mempertanyakan independensi Bank Indonesia yang kini dibebani mandat mengejar pertumbuhan ekonomi di samping menjaga stabilitas moneter.
Menutup evaluasi, Peneliti GRIPS Ega Kurnia Yazid mengingatkan agar agenda pembangunan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia menyoroti lonjakan deforestasi hingga 433 ribu hektar pada 2025 serta proyek food estate.
”Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” pungkas Ega.(*)