Kedua, Meredakan Tensi Anggaran Daerah: Kebijakan pengetatan Dana Transfer Daerah memicu krisis anggaran di hampir seluruh pemerintah daerah. Suahasil harus segera merajut kembali komunikasi pusat-daerah agar krisis fiskal lokal tidak pecah menjadi instabilitas politik.
Ketiga, Mengamankan Sektor Produksi Rakyat: Pemerintah mendesak keberlanjutan ekonomi konstitusi: memberantas under-invoicing, mendistribusikan lahan hutan ilegal untuk koperasi petani, membangun rumah pekerja, serta memastikan ruang fiskal aman untuk subsidi BBM dan pangan.
Tugas berat kini berada penuh di pundak Suahasil Nazara. Publik menunggu apakah kebijakan fiskal baru ini mampu membawa ekonomi melompat di atas 6 persen, atau sekadar menjaga mesin anggaran tetap berputar di tengah badai.(*)