Iwan menaruh perhatian besar pada syarat terakhir ini. Ia menegaskan, seberapa pun terbatasnya alokasi anggaran desa, keberpihakan fiskal terhadap kelompok difabel tidak bisa ditawar lagi.
“Ke depan, penganggaran desa wajib mengalokasikan dana yang mengakomodasi kepentingan kelompok difabel. Keterbatasan anggaran tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk abai,” tandasnya.
Replikasi Masif dari 6 Desa Pelopor
Gerakan kesetaraan ini tidak dimulai dari nol. Forum Komunikasi Difabel Kabupaten Cirebon (FKDC) telah lebih dulu membuktikan keberhasilannya dengan membentuk enam desa inklusi percontohan.
Baca Juga:Inklusi Bukan Jargon! 32 Difabel Cirebon Sukses Tembus Industri Formal lewat Program SOLIDERDobrak Stigma Eksklusi, Pemkab Cirebon Libatkan Difabel dan Lansia Rancang Masa Depan 2027
Praktik baik dari enam desa pelopor ini bahkan telah menembus panggung nasional dan mendapat apresiasi tinggi sebagai model pembangunan partisipatif yang berkeadilan.
Kini, DPMD Kabupaten Cirebon mengambil langkah progresif dengan mendorong replikasi model tersebut secara masif ke ratusan desa lainnya di seluruh wilayah Cirebon.
“Enam desa ini baru langkah awal. Replikasi harus bergerak cepat agar seluruh desa di Kabupaten Cirebon benar-benar ramah, adil, dan memanusiakan seluruh warganya tanpa terkecuali,” pungkas Iwan.(*)