​Ironisnya, pemerintah sebenarnya telah mengintegrasikan digitalisasi melalui sistem aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Platform ini dirancang oleh negara untuk mempermudah pencatatan keuangan sekaligus mempersempit ruang gelap manipulasi.
​Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Penggunaan aplikasi ini kerap kali terhambat oleh minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pamong desa serta kendala jaringan internet di wilayah pelosok Kabupaten Cirebon. Akibatnya, sistem digital ini sering kali hanya dianggap sebagai beban administratif akhir tahun, bukan sebagai alat kontrol harian.
​Melihat kondisi ini, Komisi I mendesak adanya pembagian tugas yang radikal. Diskominfo dituntut segera menuntaskan masalah blank spot digital di desa, DPMD wajib melakukan asistensi SDM secara intensif, sedangkan Inspektorat harus memaksimalkan fungsi audit preventif (pencegahan) sebelum menjadi ranah hukum.
Baca Juga:Sanksi Administratif Dinilai Mandul, DPR Desak Pelanggaran THR Jadi Ranah PidanaGedung Disnaker Kota Cirebon Ambruk: DPRD Desak Perbaikan Cepat, Bongkar Teka-teki Aset dan Opsi Dana BTT!
​“Aplikasi sekeren apa pun tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan ketat manusia di lapangan. Kita ingin memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cirebon,” kunci Rohayati menyudahi rapat.(*)