Beliau juga menepis isu kelangkaan batu bara untuk pembangkit listrik dan memastikan pasokan domestik terkendali di angka 170 juta ton.
Peringatan Komisi VI DPR: Antisipasi “Shock” Sektor Logistik dan UKM
Kontras dengan optimisme Istana, Komisi VI DPR RI menilai kebijakan melepas harga BBM non-subsidi (seperti Pertamax Series) mengikuti mekanisme pasar tetap menyimpan bom waktu sosial-ekonomi yang harus segera dimitigasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengakui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya angka impor minyak mentah membuat postur anggaran negara sangat berat jika harus menahan semua harga jenis BBM. Namun, dampak domino penyesuaian harga non-subsidi tidak boleh diremehkan.
Baca Juga:Bahlil Garansi Harga BBM-LPG Tak Naik, Teknologi CNG Siap Masuk Dapur Warga CirebonImbas Perang Timur Tengah, Harga Pertamax Resmi Meroket Jadi Rp16.250 Mulai Hari Ini!
“Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga,” cetus Adisatrya di Kompleks Parlemen, Senayan.
DPR menyoroti dua dampak krusial yang berpotensi memicu ketidakstabilan di lapangan:
1. Ancaman Kelangkaan Pertalite Akibat Migrasi Konsumen
Ketika selisih harga antara BBM non-subsidi dan subsidi kian melebar, hukum pasar akan mendorong konsumen kelas menengah ke atas berpindah haluan.
Jika lonjakan permintaan ini tidak diantisipasi, stok Pertalite di berbagai SPBU dikhawatirkan jebol dan memicu antrean panjang yang menyulitkan masyarakat miskin.
2. Tekanan Sektor UKM dan Ancaman PHK
Kenaikan biaya rantai pasok dikhawatirkan menggerus produktivitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja,” tambah politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Langkah Konkret: DPR Siap Panggil Direksi Pertamina
Guna memastikan distribusi energi tetap berjalan berimbang tanpa mengorbankan stabilitas sosial, Komisi VI DPR RI berencana memanggil direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat.
Parlemen akan menuntut Pertamina memaparkan secara transparan formula mitigasi stok di tingkat retail (SPBU) guna mencegah terjadinya kelangkaan BBM subsidi.
Baca Juga:Menkeu Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Warga Pantura Bisa Bernapas LegaHarga BBM Per 1 April 2026 Tetap, tapi Beli Pertalite di Cirebon Kini Dibatasi 50 Liter, Cek Aturan Barunya!
Langkah pengawasan ketat ini diambil demi memastikan agar kebijakan energi nasional tidak sekadar mempertahankan keberlanjutan fiskal negara, tetapi juga tetap berdiri sebagai tameng pelindung bagi dunia usaha dan daya beli masyarakat luas di akar rumput.(*)