Penerapan skema regulasi Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada saat ini dinilai jauh lebih efektif untuk mengamankan pendapatan negara sekaligus menjaga margin profitabilitas operator tambang secara adil.
Amankan Pasokan Bahan Baku Smelter demi Keberlanjutan Hilirisasi
Selain mengunci kepastian regulasi kontrak, rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut juga membedah peta jalan (roadmap) penyelamatan program hilirisasi nasional.
Fokus utama pemerintah kini bergeser dari sekadar membangun infrastruktur menjadi pengamanan rantai pasok (supply chain) untuk industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi maupun yang sedang dikembangkan.
Baca Juga:Bahlil Semprot Makelar Migas di IPA Convex 2026, Garansi 8 WK Baru Bebas Nego Belakang Meja!Bahlil Pasang Badan, Pangkas Birokrasi demi Kejar Target Lifting Migas 2026
Di lapangan, tantangan riil yang dihadapi industri hilir adalah potensi ketimpangan pasokan bijih mentah (seperti nikel dan tembaga) akibat kapasitas smelter yang tumbuh masif. Jika tidak dikendalikan, kelangkaan bahan baku bisa mengancam operasional investasi bernilai miliaran dolar tersebut.
Sebagai solusinya, Kementerian ESDM akan memperketat instrumen pengendalian lewat penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.
”Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri dalam negeri. Karena itu, penyusunan dan pemberian RKAB akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku agar investasi hilirisasi yang telah ditanamkan (tetap terjaga),” pungkas Bahlil.
Melalui komoditas yang terukur dan konsistensi regulasi, pemerintah optimistis daya saing investasi sektor mineral Indonesia akan tetap unggul secara global, sekaligus memastikan proyek hilirisasi memberikan multiplier effect yang nyata bagi ekonomi domestik.(*)