“Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi anggaran yang mengendap tanpa menghasilkan perputaran ekonomi,” sambungnya lugas.
​Mendorong Regulasi yang Lebih Responsif
​Data dan fakta yang dihimpun dari para kuwu di Kecamatan Susukanlebak ini diproyeksikan menjadi potret evaluasi makro bagi DPRD Kabupaten Cirebon.
Aspirasi serta hambatan regulasi yang disampaikan di lapangan akan diintegrasikan dalam rapat kerja lanjutan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Strategi Kuningan Lawan Kapitalisme: BUMDes Kini Bersatu dalam 'Rumah Besar' Forum KolaborasiStrategi Pemkab Kuningan: Libatkan BUMDes Jadi Pemasok Utama Program Makan Bergizi Gratis
​Melalui pengawasan yang konsisten, berimbang, dan berbasis data faktual, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berharap sinergi tripartit antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan legislatif mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.(*)