”Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan melalui pertemuan hari ini adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini mengganggu kepercayaan pasar,” urai Hekal.
Hekal juga menambahkan bahwa publik tidak perlu terjebak pada spekulasi tenggat waktu kaku bagi BI untuk mengembalikan nilai tukar ke angka tertentu.
Proyeksi penguatan Rupiah yang sempat disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo untuk periode Juli-Agustus 2026 harus dilihat sebagai optimisme teknikal, bukan target mati yang mengikat.
Baca Juga:Misi "Wall Street" Menkeu Purbaya: Tepis Isu Fiskal Bermasalah, Incar Dana Segar untuk Ekonomi RIBantah Isu Fiskal Jebol, Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Nasib Rupiah di Depan Investor AS
Sinergi Nyata di Lapangan
Melalui forum koordinasi yang diinisiasi oleh pimpinan DPR ini, harmonisasi antara pemerintah dan bank sentral dipastikan kembali ke jalurnya yang solid.
Komisi XI DPR RI mendesak agar hasil kesepakatan dari meja rapat ini segera diimplementasikan secara transparan agar dampaknya langsung dirasakan oleh para pelaku usaha.
Dalam pembagian tugasnya, Kementerian Keuangan di bawah komando Purbaya Yudhi Sadewa akan terus memperkuat barikade kebijakan fiskal untuk melindungi daya beli masyarakat dan iklim investasi.
Sementara itu, Bank Indonesia akan memaksimalkan instrumen moneter untuk menjinakkan inflasi dan meredam volatilitas kurs akibat dinamika global.
”Kita ingin memastikan kepada para pelaku pasar bahwa koordinasi ini memang berjalan nyata. Kita minta itu ditunjukkan langsung di lapangan agar mereka yakin kondisi sebenarnya tidak semenakutkan seperti narasi-narasi liar di media sosial,” pungkas Hekal.
Dengan hadirnya komitmen bersama di bawah pengawasan langsung parlemen, pemerintah dan BI optimistis dapat mengembalikan kepercayaan pasar. Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki benteng kebijakan yang solid untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.(*)