– Kuota Tahap Awal: Tersedia 90 kursi (mengalami surplus pendaftar hingga hampir 100%).
”Khusus untuk jenjang SMP, volume pendaftar bahkan sudah melampaui kuota yang dipersiapkan. Ini indikator valid bahwa masyarakat prasejahtera memiliki kesadaran tinggi bahwa pendidikan adalah jalur terbaik untuk memperbaiki taraf hidup,” ujar Tatiek.
Validasi Lapangan Tekan Risiko Bias Data
Di sisi tata kelola data jaminan kesehatan, jajaran pendamping sosial juga mencatatkan kinerja terukur.
Ketua Tim PKH Kabupaten Kuningan, Nanin Ernis Nurjaman, melaporkan bahwa capaian pemeriksaan lapangan (ground check) untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan kini telah menyentuh angka 73,69 persen.
Baca Juga:Suntikan Rp11,4 Triliun, Strategi Prabowo Tambal Defisit dan 'Operasi Senyap' Satgas PKH di Hutan LindungBansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di April 2026, Gus Ipul ‘Todong’ Akurasi Data Tunggal DTSEN
Secara akumulatif, lebih dari 27 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil diverifikasi secara faktual dari rumah ke rumah (door-to-door).
Proses pembersihan data ini krusial untuk meminimalkan risiko salah sasaran sekaligus menjaga keandalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain memperkuat fondasi pendidikan dasar dan menengah, jejaring PKH Kuningan juga aktif membuka sekat akses menuju perguruan tinggi.
Melalui skema kemitraan strategis dengan sektor akademis, sebanyak 23 anak dari keluarga penerima bansos tercatat berhasil kuliah gratis lewat program beasiswa penuh pada tahun akademik ini.
Dengan pengawalan dari 127 personel andalan di Kuningan—terdiri atas 1 ketua tim kabupaten, 32 ketua tim kecamatan, dan 94 pendamping lapangan—transformasi bansos menuju kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar wacana normatif, melainkan pergerakan riil yang sedang mengubah peta sosial Kabupaten Kuningan.(*)