– Sinergi Integratif Pemkot & Keraton: Memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon, pihak keraton, akademisi, sejarawan, hingga Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat.
Tembus Benteng Anggaran Daerah
Pemerintah Kota Cirebon sendiri mengakui bahwa penguatan sektor kebudayaan kini menjadi prioritas pembangunan daerah. Posisi Cirebon yang strategis membuatnya rentan kehilangan identitas asli jika tidak dipagari oleh regulasi yang mengikat.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama ini upaya pelestarian cagar budaya sering kali terbentur oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, intervensi kebijakan dan kucuran dana dari pusat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Baca Juga:Menbud ke Keraton Kasepuhan dan Rencana Transformasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Jadi Taman BudayaMenolak Mandul, Perda Pemajuan Kebudayaan Cirebon Tagih Perwali: Keraton Jangan cuma Jadi Pajangan Makro!
Menanggapi proposal berbobot tersebut, Tim Komisi X DPR RI memberikan apresiasi tinggi. Pihak parlemen menilai, aspirasi dari Cirebon ini dapat menjadi cetak biru (blueprint) nasional mengenai bagaimana kebudayaan diletakkan sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan identitas bangsa—bukan sekadar komoditas pariwisata musiman.
Pertemuan dinamis ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan baru yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi keraton, situs sejarah, hingga kebudayaan takbenda Cirebon ke dalam arus utama pembangunan nasional. (*)