”Kualitas data harus paling mutakhir. Melalui pendaftaran mandiri, masyarakat diajak untuk memvalidasi status ekonominya secara jujur. Ini adalah lompatan besar bagi transparansi kita,” ujar Prof. Arief.
Meski tantangan literasi digital di pelosok masih nyata, pemerintah berkomitmen menjadikan transisi ini sebagai sarana edukasi publik. Tujuannya satu: menciptakan sistem perlindungan sosial yang bermartabat, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan data. (*)