CIREBONINSIDER.COM— Derasnya arus informasi media sosial kini membawa ancaman serius bagi iklim demokrasi. Tuntutan berita cepat sering kali mengorbankan ketepatan, hingga hoaks dan konten sensasional bebas merajalela.
Kondisi ini makin parah akibat kepungan influencer dan buzzer. Perusahaan media pun terjebak dilema finansial yang pelik demi mempertahankan bisnis.
Sentilan tajam itu mengemuka dalam Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung.
Baca Juga:Bupati Lucky Hakim Warning ASN Indramayu Pasca Lebaran: Jangan Alergi Kritik di Media SosialAsuransi Aing Meluncur! KDM Gratiskan BPJS Ketenagakerjaan untuk 5,4 Juta Pekerja Informal Jabar
Murni Fakta, Tanpa “Bumbu” Viral
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta pers profesional tidak kehilangan kompas moral. Ia menegaskan bahwa independensi jurnalisme adalah benteng terakhir kepercayaan publik di tengah kebingungan warga memilah informasi.
”Wartawan itu harus independen. PWI harus terus menjunjung kebenaran dan menyajikan berita sesuai fakta yang terjadi. Tidak menambahi, tidak mengurangi,” tegas pria yang akrab disapa KDM tersebut.
Bagi KDM, profesi jurnalis tetap tak tergantikan. Kerja-kerja verifikasi dan uji fakta (fact-checking) yang disiplin adalah penyeimbang utama demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Dilema Dapur Media: Iklan vs Marwah
KDM menyoroti realita pahit industri pers hari ini. Banyak media berdarah-darah mengamankan pendapatan akibat tergerusnya kue iklan oleh platform digital global dan kreator konten.
Sering kali, kerja sama komersial dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah ikut mengguncang independensi redaksi. Di situlah integritas pers diuji secara riil.Namun, KDM meyakini publik pada akhirnya akan bersikap makin dewasa dan cerdas.
”Masyarakat akan kembali mencari berita yang benar, bukan sekadar sensasi atau yang cuma ngejar viral,” lanjutnya.
Kemitraan Kritis: Media Bukan sekadar Humas
Ketua PWI Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan bahwa PWI siap bersinergi dengan Pemprov Jabar untuk mewujudkan visi daerah. Namun, sinergi tersebut bukan berarti pers bersikap manja atau menjadi ‘pembesar suara’ pemerintah.
Baca Juga:Sentilan KDM di Gedung Sate: APBD Jangan Habis di Seremonial, Wali Kota Cirebon Pasang BadanInvestasi Bodong Izin? Dedi Mulyadi Setop Proyek Data Center AI Jatiluhur
Ada tiga peran vital yang ditegaskan Tantan dalam mengawal arah pembangunan:
Pertama, mengedukasi publik lewat penyebarluasan kebijakan strategis pemerintah secara transparan.
Kedua, memotret realita lapangan secara jujur, termasuk suara dan keluh kesah warga tanpa ada yang ditutupi.