”Pemerintah Kabupaten Cirebon punya modal lengkap. Mulai dari pertanian, perikanan, industri, perdagangan, hingga pariwisata dan UMKM,” ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Sujatmoko, saat menyampaikan pesan resmi Bupati Cirebon.
Namun, potensi besar tanpa eksekusi berani hanya akan berakhir sebagai dokumen di atas kertas. Pengelolaan keuangan daerah dituntut tidak sekadar akuntabel, tetapi juga berorientasi pada hasil nyata yang memicu pertumbuhan ekonomi warga secara langsung.
Babak Baru: Dari Parlemen Jalanan Jadi Mitra Kritis Berbasis Data
Langkah PMII Cirebon menandai pergeseran gaya aktivisme kepemudaan modern. Fungsi kontrol sosial tak lagi sebatas demonstrasi, melainkan diwujudkan lewat kajian ilmiah, penyusunan policy brief, dan dialog strategis tingkat tinggi.
Baca Juga:Sengatan Hasan Basori di PKD PMII UNU Cirebon: Ayo Jadi Menteri atau Bupati, Indonesia Butuh Orang Baik!Bukan Debat Kusir, PMII Cirebon Cetak Instruktur Berbasis Data untuk Kawal Kebijakan Daerah
PMII menegaskan posisinya sebagai mitra kritis bagi Pemkab maupun Pemkot Cirebon. Pendekatan ini menawarkan solusi konkret, bukan sekadar deretan tuntutan tanpa arah.
“Gerakan mahasiswa tidak cuma soal kritik di jalan. Kami hadir lewat kajian strategis berkelanjutan untuk mengawal arah pembangunan Cirebon ke depan,” pungkas Ruslan.
Tangan dingin Pemkab Cirebon kini ditantang. Akankah ruang dialog di Pendopo ini melahirkan terobosan kebijakan yang nyata, atau sekadar menguap sebagai seremoni tahunan belaka?(*)