Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebut evaluasi dan kritik atas insiden lapangan sebagai amunisi pembenahan internal, bukan hal yang harus dihindari.
”MoU ini landasan penting kami. Rekomendasi mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai masukan konstruktif agar program berjalan akuntabel dan memberikan manfaat optimal,” ungkap Hida.
Inisiatif evaluasi ekstrem di Pati dan pembentukan unit pemulihan korban ini meletakkan standar baru: program gizi nasional wajib menjamin keamanan pangan sekaligus kepastian perlindungan hukum bagi warganya.(*)