Pemerintah memastikan fasilitas QRIS tersebut dapat langsung dipakai tanpa dikenakan beban Merchant Discount Rate (MDR). Bebas potongan transaksi ini disiapkan untuk mempercepat perputaran ekonomi produktif dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia.
Validasi Data dan Kesiapan Sistem
Pemerintah memanfaatkan basis data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai pilar utama pembukaan rekening otomatis.
Mengenai teknis penerbitan di lapangan—apakah rekening terbit bersamaan saat pencetakan fisik KTP di kecamatan/dukcapil atau melalui konfirmasi singkat via aplikasi digital—pemerintah masih merampungkan regulasi pelaksana bersama kementerian/lembaga terkait.
Baca Juga:Ekonomi Digital Ciayumajakuning Melesat: Transaksi QRIS Tembus Rp5,5 Triliun di Agustus 2025Jumlah Pengguna QRIS Tap Melonjak Signifikan, BI: Saat Ini Sudah Capai 47,8 Juta Orang
Meski demikian, pengintegrasian sistem data kependudukan dan perbankan ini dipastikan menjadi fondasi kuat transformasi digital ekonomi Indonesia ke depan.(*)