Sementara itu, dari basis keprofesian dan jaringan kampus pertanian nasional, hadir POPMASEPI, FKK HIMAGRI, ISMAPETI, ISMPI, serta SEMA PTKIN.
Pemerintah menegaskan bahwa pengawalan kasus ini akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Rekam jejak ketegasan pemerintah—seperti penyitaan jutaan hektare kebun sawit ilegal—menjadi bukti penegakan hukum tak akan henti di tengah jalan.
Tak Sekadar Pengawasan: Opsi Kolaborasi Sektor Perkebunan
Perjuangan membongkar rantai mafia pangan ini juga dibuka beriringan dengan tawaran solusi ekonomi bagi pemuda.
Baca Juga:Tamparan Keras Mentan Amran di UMJ, Pilih Banting Tulang Sekarang atau Sengsara 15 Tahun Lagi!Skandal Beras Fortifikasi 'Gizi Super' Rp71 Triliun Meledak, 80 Persen Produk Dijual Palsu!
Dalam kesempatan yang sama, Kementan menawarkan ruang kolaborasi konkret. Organisasi kepemudaan diberi akses untuk mengelola dan mengembangkan sektor perkebunan nasional.
Pemerintah menyiapkan dukungan penuh lewat skema berikut:- Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) modern.- Pasokan benih unggul gratis.- Pendampingan teknis intensif dari pakar Kementan.
Kolaborasi ini diharapkan memicu dua dampak sekaligus: memberantas mata rantai mafia dari luar, serta memperkuat produksi pangan nasional dari dalam lewat tangan generasi muda.(*)