​Dunia usaha juga didorong melompat lebih jauh melalui pelatihan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (artificial intelligence/AI). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas langkah ini. Penguasaan teknologi canggih diarahkan agar pelaku usaha mikro mampu memetakan perilaku pasar, efisiensi rantai pasok, dan memproduksi konten pemasaran secara mandiri.
​Langkah inovasi ini didukung penuh oleh 17 lembaga inkubator nasional berpredikat Grade A—termasuk LPA2I IPB, Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, Cimahi Technopark, DKST ITB, dan IBISMA UII—yang menerima penghargaan atas dedikasinya mengawal kualitas UMKM.
​Kemudahan dan Pelindungan: Dua Sisi Koin yang Tak Terpisahkan
​Langkah progresif eksekutif ini mendapat pengawalan dan dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kemudahan dan pelindungan hukum adalah dua pilar kembar yang harus berjalan seiringan tanpa kompromi. ​”Saya memandang kemudahan dan pelindungan harus berjalan beriringan. Kemudahan berarti negara memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berusaha, sedangkan pelindungan berarti negara memastikan para pelaku UMKM tidak menghadapi berbagai tantangan sendirian,” tegas Rahayu Saraswati.
Baca Juga:Gebrakan PP 20/2026: Buka Kedok Korporasi yang Menyamar demi Lindungi Hak Pajak Abadi UMKM​Maman Abdurrahman dan Indra Sjafri Ungkap Kunci Sukses Pesepak Bola Muda Masa Kini
​DPR RI secara konsisten mendorong agar seluruh kementerian, perbankan, perguruan tinggi, dan platform digital bersinergi membentuk jaring pengaman ekonomi yang solid.
Struktur kebijakan masa depan harus memastikan bahwa ketika kemudahan akses modal diberikan seluas-luasnya, instrumen perlindungan hukum juga siap membentengi pelaku usaha lokal dari gempuran produk impor ilegal maupun distorsi pasar.(*)