Langkah kedua adalah dengan mempercepat penyelesaian ekspansi pasar internasional. Akselerasi penuntasan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) menjadi prioritas untuk membuktikan pada pasar bahwa produk Indonesia memiliki kepastian regulasi dan serapan yang tinggi di pasar global.
Eksekusi Mikro: Mengurai Sumbatan Birokrasi di Lapangan
Bagi pelaku usaha, tantangan terbesar investasi di Indonesia sering kali bukan terletak pada kebijakan makro, melainkan pada eksekusi teknis.
Menjawab keluhan laten tersebut, pemerintah mengklaim tengah gencar melakukan langkah debottlenecking, yaitu mengurai tumpang tindih regulasi perizinan yang selama ini menyandera realisasi modal di daerah.
Baca Juga:Jabar Juara Dunia! Sabet Penghargaan Wisata Ramah Muslim Terbaik di Global Summit 2026West Java Investment Summit 2025: Momentum Kota Cirebon Tingkatkan Daya Tarik Investasi
Upaya ini dibarengi dengan transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lewat revitalisasi program vokasi dan magang terintegrasi. Tujuannya agar industri tidak lagi kesulitan mendapatkan tenaga kerja kompeten yang siap pakai di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak cepat.
Langkah strategis pemulihan trust ini mendapat kawalan ketat dari para pemangku kebijakan krusial, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution, serta Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap bersinergi penuh demi memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat bagi dunia usaha.(*)