CIREBONINSIDER.COM— Dua agenda raksasa ekonomi Indonesia yang selama ini berjalan di jalur terpisah—hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih—kini resmi disatukan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara. Menariknya, Bahlil tetap dipertahankan untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Langkah ‘satu komando’ ini ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini menandai pergeseran peta koordinasi sektor energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Baca Juga:Bahlil Kunci Skema 'Gross Split' Hanya untuk Migas, Pengusaha Minerba Bernapas LegaBahlil Semprot Makelar Migas di IPA Convex 2026, Garansi 8 WK Baru Bebas Nego Belakang Meja!
”Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Ini bagian dari pengabdian dan momentum memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” tegas Bahlil usai pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Mengapa Harus Disatukan?
Selama ini, agenda hilirisasi tambang dan transisi energi kerap mengalami benturan kepentingan di lapangan. Hilirisasi industri menuntut pasokan energi yang masif, murah, dan cepat. Namun di sisi lain, komitmen iklim global mewajibkan penggunaan energi rendah emisi secara bertahap.
Penyatuan dua portofolio ini bertujuan memotong rantai birokrasi, menyelaraskan regulasi, serta mempercepat eksekusi proyek strategis nasional.
Bahlil menjelaskan bahwa komitmen global seperti Paris Agreement dan gejolak ekonomi dunia menuntut respons yang terukur. Menurutnya, kebijakan energi nasional tidak bisa lagi dijalankan secara parsial.
Dua Satgas Utama Kini di Bawah Satu Kendali
Penunjukan Bahlil bukan tanpa alasan historis. Sebelum pembentukan Kemenko baru ini, Bahlil telah memimpin dua tim khusus:
Pertama, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi: Berfokus menata dan mematangkan proyek prioritas sebelum masuk tahap implementasi fisik.
Kedua, Satgas Percepatan Transisi Energi: Ditunjuk sejak Maret 2026 untuk menggenjot eksekusi proyek Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar.
Baca Juga:Bahlil Garansi Harga BBM-LPG Tak Naik, Teknologi CNG Siap Masuk Dapur Warga CirebonBahlil Klaim RI Tak Lagi Impor Solar Per Juli 2026, Akankah Harga BBM Turun?
Dengan bergabungnya fungsi kementerian teknis dan koordinator, Bahlil kini memegang kendali utuh dari tahap perencanaan investasi hingga implementasi riil di lapangan.