CIREBONINSIDER.COM - Sinyal bahaya fasilitas pendidikan yang lapuk tak lagi dibiarkan menggantung. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah agresif pada 2026 dengan menyasar 130 sekolah lintas jenjang dalam program revitalisasi berskala masif.
Langkah ini bukan sekadar mengecat ulang tembok kusam, melainkan upaya membenahi akar masalah yang selama ini mengancam keselamatan ribuan siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Bukan Cuma Kelas, Sanitasi hingga UKS Dibenahi Total
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka memetakan penanganan fisik secara terukur, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Baca Juga:Mengawal 179 Ribu Ibu-Anak, Bidan Indramayu Bebas Hambatan Lanjut PendidikanLampu Merah dari MK, Anggaran Makan Bergizi Gratis Resmi "Diusir" dari Pos Pendidikan 20 Persen!
Pembenahan tidak hanya menyentuh ruang kelas, tetapi juga menyasar fasilitas sanitasi seperti toilet sekolah, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Muhamad Umar Ma’ruf, menegaskan bahwa ketersediaan sarana yang kokoh berkaitan langsung dengan keselamatan warga sekolah. Fasilitas yang dipakai setiap hari wajib memenuhi standar keamanan minimal agar anak-anak belajar dengan nyaman, guru mengajar lebih baik, dan seluruh aktivitas sekolah berlangsung tanpa rasa waswas.
Siasat Jemput Bola: Trik Pemkab Dobrak Keterbatasan APBD
Membenahi ratusan bangunan sekolah secara serentak membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka dipastikan tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan rehabilitasi.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, memilih strategi jemput bola. Pemkab Majalengka secara aktif mengombinasikan pelbagai skema pembiayaan dengan mengajukan usulan ke pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penanganan sarana pendidikan bisa berjalan bertahap dan berkelanjutan.
Usulan pembiayaan tersebut disalurkan secara presisi berdasarkan tingkat kerusakan di tiap satuan pendidikan. Sekolah dengan kategori kerusakan berat dan membutuhkan penanganan darurat menjadi prioritas utama penerima bantuan.
Ujian Nyata Pemerataan Kualitas Pendidikan
Langkah responsif Pemkab Majalengka ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan daerah. Namun, tantangan terbesarnya kini bergeser pada eksekusi di lapangan: ketepatan data sasaran, transparansi anggaran, serta kualitas pengerjaan fisik bangunan.
Pengawasan ketat dari publik dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Hal ini untuk memastikan setiap alokasi dana benar-benar terwujud dalam bentuk bangunan yang kokoh, aman, serta mampu menciptakan iklim belajar yang lebih bersemangat bagi generasi penerus di Majalengka.(*)