Di sisi lain, keberadaan pembangkit berkapasitas 990 megawatt (MW) ini diposisikan sebagai jangkar ketahanan pasokan listrik bagi rencana pengembangan kawasan industri di Indramayu. Data tata ruang Pemkab Indramayu mencatat, pemerintah daerah telah menyiapkan zona industri seluas 14.110 hektare.
Namun, Lucky memberi garis merah tegas agar ekspansi pabrik tidak menggerus ketahanan pangan daerah. Pemkab Indramayu telah mengunci 92.888 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai sawah abadi yang haram dialihfungsikan.
Kawasan industri wajib diarahkan ke lahan-lahan kurang produktif agar sawah irigasi teknis tetap terlindungi. Sinergi antara ketahanan energi dan perlindungan sawah ini diharapkan membuat iklim investasi tumbuh beriringan dengan kesejahteraan petani lokal.
Baca Juga:Aksi Climate Rangers di PLTU Cirebon, Tuntut Lingkungan Bersih dan Energi BerkelanjutanTersangka Kasus Suap PLTU 2 Cirebon Batal Diperiksa, KPK Imbau Agar Kooperatif
Klaim Teknologi Bersih dan Catatan Pengawasan Warga
Menanggapi dorongan pemerintah daerah, Senior Manager Unit Pembangkitan (UP) Indramayu Yunan Kurniawan menegaskan kesiapan perusahaan memperluas dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menyebut porsi serapan tenaga kerja lokal di PLTU Indramayu telah menembus angka 90 hingga 95 persen, terutama dari desa-desa di wilayah Ring 1.
“Alhamdulillah, sekitar 90 hingga 95 persen tenaga kerja kami berasal dari masyarakat lokal, khususnya wilayah Ring 1. Begitu juga dengan program CSR, yang kini tidak hanya berupa bantuan, tetapi diarahkan pada pemberdayaan agar masyarakat lebih mandiri dan berkelanjutan,” ungkap Yunan.
Pada aspek transisi energi, Yunan menjelaskan pihaknya rutin mencampurkan biomassa berupa serbuk gergaji kayu (sawdust) dan sekam padi bersama batu bara. Untuk menekan dampak polusi udara, operasional pembangkit dilengkapi teknologi Electrostatic Precipitator penangkap debu serta sistem pemantauan emisi waktu nyata (Continuous Emission Monitoring System/CEMS) yang terhubung langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup.
Klaim pengendalian lingkungan tersebut mengantarkan PLTU Indramayu meraih predikat PROPER Emas selama dua tahun berturut-turut. Meski demikian, implementasi co-firing dan pengelolaan abu di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat serta transparan.
Dalam beberapa waktu terakhir, kelompok masyarakat terdampak di sekitar Sumuradem bersama pegiat lingkungan masih menyuarakan harapan agar potensi paparan debu pembakaran terhadap lahan pertanian warga terus diminimalkan. Keterlibatan Pemkab Indramayu dan BUMD dalam tata kelola FABA serta biomassa diharapkan tidak hanya mengejar efisiensi anggaran, tetapi juga menjamin kualitas udara dan kesehatan warga tetap terjaga.
