CIREBONINSIDER.COM - Jatah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat meledak tahun ini. Pemerintah Pusat resmi menggelontorkan kuota masif sebanyak 49.299 unit untuk tahun 2026.
Angka tersebut meroket drastis hingga hampir 8 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 6.367 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Pemprov Jabar memastikan dana stimulan senilai Rp20 juta per unit ini dikawal ketat agar langsung menyasar masyarakat kelas bawah secara transparan.
Baca Juga:Gebrak Jabar, Duet KDM-Maruarar Sirait Luncurkan 'Tender Rakyat' Bedah Rumah: UMKM Lokal Berjaya!Potret Rutilahu Sukra: Respons Taktis Bupati Indramayu dan BAZNAS Potong Birokrasi Kemiskinan
Mengapa Lonjakan Ini Menjadi Game Changer?
Sebagai salah satu titik fokus utama penuntasan Rutilahu dan Kredit Program Perumahan (KPP) nasional, Jawa Barat mendapatkan skala prioritas tinggi dari pusat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa anggaran sudah tersedia, menuntut seluruh pihak bekerja ekstra cepat mengebut penyerapan di sisa waktu berjalan. Sinergi kuat antara pusat dan Pemprov Jabar ini sukses memangkas birokrasi kaku demi kecepatan eksekusi di lapangan.
Transparansi “Tender Rakyat”: Belanja Hemat, Kualitas Kuat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat mendampingi kunjungan kerja di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, membongkar rahasia akuntabilitas program ini.
”Kita ikuti proses tender rakyat. Rp20 juta per unit dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan akuntabel,” tegas Herman.
Melalui mekanisme tender rakyat, warga sekitar dilibatkan secara aktif dan demokratis dalam pengadaan bahan bangunan secara berkelompok. Cara ini menciptakan kompetisi harga yang sehat, sehingga dana stimulan Rp20 juta mampu mendatangkan material bangunan berkualitas jauh lebih banyak dibanding metode konvensional.
Sebagai bukti nyata, Kabupaten Subang tahun ini dijatah 1.332 unit BSPS, melompat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh 225 unit.
Tantangan Eksekusi: Sisa Waktu dan Akselerasi Lapangan
Di balik masifnya kuota, tantangan terbesar kini bergeser pada kecepatan penyerapan di tingkat bawah.
Baca Juga:Imbas TKD Dipangkas Rp200 M, Program Rutilahu Kota Cirebon Mandek: Kas Daerah Prioritaskan Gaji ASN?DPRKP Fokuskan Bantuan Pemprov untuk Program Rutilahu, Tata Kawasan Kumuh di Kota Cirebon
Dari total kuota 49.299 unit untuk Jawa Barat, tercatat sebanyak 13.432 unit telah berhasil terealisasi hingga saat ini.
Menteri PKP Maruarar Sirait secara tegas mewanti-wanti jajarannya agar sisa waktu yang ada digenjot semaksimal mungkin tanpa hambatan birokrasi.