CIREBONINSIDER.COM — Birokrasi digital kerap kali dicap sekadar formalitas tumpukan dokumen. Namun, Pemerintah Kabupaten Indramayu memilih mematahkan stigma tersebut saat berhadapan dengan tim asesor eksternal Kementerian PANRB dalam sesi evaluasi interaktif, Kamis (24/9/2026).
Bukan sekadar memamerkan kelengkapan berkas, Indramayu tampil percaya diri mematok target indeks Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) sebesar 1,74. Angka ini memasang standar lebih tinggi di atas target rata-rata nasional yang berada di level 1,70.
Langkah berani ini dibuktikan langsung oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama BKPSDM Kabupaten Indramayu saat menjalani proses wawancara klarifikasi dan validasi secara daring.
Baca Juga:Revolusi Birokrasi Digital, Indramayu Integrasikan Layanan Publik dalam 'Wong Reang Apps'Indramayu Masuki Era Baru! Bupati Lucky Hakim Resmi Luncurkan Sensus Ekonomi 2026 dan Wong REANG Apps
Bukan Sekadar Aplikasi, Ini Solusi dalam Satu Genggaman
Pilar utama optimisme Indramayu bertumpu pada satu inovasi konkret: Wong Reang Apps.
Super apps ini memangkas kerumitan birokrasi lama. Warga tak perlu lagi mengunduh puluhan aplikasi berbeda hanya untuk mengurus administrasi yang membuang waktu. Mulai dari pengaduan warga Lapor Dumas, perizinan Izin-Yu, adminduk Adminduk-Yu, hingga pembayaran PDAM Banyu Digital kini terintegrasi dalam satu platform.
”Transformasi digital tidak boleh berhenti di atas kertas kebijakan atau dokumen evaluasi semata,” tegas Kepala Bidang TIK Diskominfo Indramayu, Heru Susanto. “Hadirnya Wong Reang Apps memverifikasi bahwa digitalisasi di Indramayu sudah menjadi layanan riil yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Tiga Pilar Penguat Validasi Digital Indramayu
Kementerian PANRB menetapkan Evaluasi Pemdi 2026 sebagai tolok ukur utama kesiapan daerah merespons era keterbukaan dan interoperabilitas data.
Dalam sesi wawancara yang berlangsung pukul 09.30–11.00 WIB, Kepala Diskominfo Indramayu, Suwenda, menguraikan tiga pilar utama yang menjadi pembuktian kesiapan daerahnya:
– Integrasi Lintas Sektor Tanpa Sekat: Keterlibatan BKPSDM memastikan digitalisasi tidak hanya menyasar pelayanan publik, tetapi juga menyentuh tata kelola kepegawaian ASN secara menyeluruh.
– Akuntabilitas dan Bukti Dukung Valid: Setiap indikator yang ditanyakan asesor langsung diklarifikasi dengan bukti fisik dan data sistem secara real-time untuk menepis klaim sepihak.
Baca Juga:Revolusi Digital Indramayu: Diskominfo Rilis ‘Wong Reang Apps’, Super Apps dengan Fitur Marketplace UMKM GlobaIndramayu 'Suntik Mati' Ego Sektoral, Wong Reang Apps Satukan Layanan Publik Satu Genggaman
– Efisiensi Rantai Pelayanan: Pemangkasan alur birokrasi berbanding lurus dengan kepastian waktu dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan publik.