Momen ini sejalan dengan dorongan penguatan payung hukum Data Desa Presisi di Kabupaten Cirebon. Ketika data dari tingkat desa terkelola rapi dan terintegrasi, pemerintah daerah tidak lagi menebak-nebak kebutuhan warga. Setiap rupiah APBD yang dikucurkan murni berdiri di atas fondasi angka dan fakta yang valid.(*)
Bukan Pelengkap Laporan, Data Desa di Cirebon Kini Jadi Senjata Utama Pembangunan
