CIREBONINSIDER.COM— Senyum sumringah memancar dari wajah anak-anak binaan Dinas Sosial Kota Cirebon saat menikmati sajian di McDonald’s By Pass, Senin (21/9/2026). Kegiatan dalam rangka HUT ke-35 ritel kuliner tersebut membawa keceriaan tersendiri. Namun, di balik momen hangat itu, ada pesan menohok dari jajaran Pemerintah Kota Cirebon: program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh berhenti di meja makan.
Pemerintah Kota Cirebon secara terbuka mengakui keterbatasan anggaran APBD untuk merangkul seluruh kelompok rentan. Kolaborasi strategis dengan sektor swasta kini menjadi modal sosial yang tidak bisa ditawar.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha harus bertransformasi dari sekadar aksi simpatik sesaat menjadi intervensi pemberdayaan yang berdampak jangka panjang.
Baca Juga:Setelah Bebas Malaria, Indramayu Kini Buru CSR Swasta demi Berantas TBC dan HIV/AIDS pada 2026Sophi Zulfia Ultimatum Industri di Cirebon: CSR Jangan Hanya untuk 'Ring 1' dan Kelompok Tertentu!
”Pemerintah menyadari kita tidak bisa bekerja sendiri. CSR bukan sekadar bantuan insidental, melainkan modal sosial utama untuk bergerak bersama membentengi masa depan anak-anak kita,” tegas Siti Farida.
Realitas Lapangan: 170 Anak Menanti Kepastian Masa Depan
Persoalan anak di Kota Udang ini nyata dan membutuhkan penanganan lintas sektor. Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlinah, membeberkan bahwa saat ini terdapat sekitar 170 anak yang berada dalam pendampingan aktif.
Anak-anak binaan tersebut tersebar di lima titik wilayah rawan dan padat penduduk. Tiga di antaranya menjadi fokus utama perhatian, yakni wilayah Duku Semar, Pekalipan, serta kawasan Kepatihan atau Pegajahan.
Selama ini, Dinsos Kota Cirebon baru mampu menyuplai kebutuhan dasar rutin seperti bantuan permakanan dan perlengkapan sekolah. Keterbatasan ruang fiskal membuat pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak belum berjalan maksimal tanpa topangan pihak swasta.
”Kami memiliki titik-titik binaan yang menjadi lokus pelayanan sosial anak. Dukungan dari dunia usaha sangat krusial untuk melengkapi intervensi yang sudah kami jalankan,” ujar Herlinah.
Beralih dari Karitatif Menuju Kemitraan Strategis
Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang sesungguhnya, Pemkot Cirebon mendorong skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) swasta tidak habis dalam bentuk bantuan sekali pakai.
Ada empat area krusial yang butuh suntikan kolaborasi swasta: