Sementara itu, pemerintah pusat memegang stok melimpah di pangkalan pesemaian. Akar masalahnya jelas: alur koordinasi dan rantai distribusi dari pusat ke daerah terputus total di tingkat tapak.
Masalah inti bukan pada kuota produksi bibit yang kurang, melainkan pada tata kelola dan koordinasi lintas instansi yang terlampau kaku.
Restorasi Komunikasi Akar Rumput
Seluruh solusi operasional untuk menjawab kebutuhan petani perhutanan sosial sebenarnya sudah tersedia lengkap di meja kementerian. Namun, secanggih apa pun regulasi dan sebesar apa pun alokasi anggaran, nilainya nol besar tanpa pembenahan komunikasi hingga ke akar rumput.
Baca Juga:Bongkar Skema Baru Subsidi Pupuk 2026, Pemerintah Kunci Harga Pasar, Tutup Celah Permainan LogistikPrabowo Kumpulkan Bos Kadin di Istana: Dari Dapur MBG, Urusan Pupuk Petani, hingga Gebrakan Danantara
Pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dalam silo-silo sektoral yang kaku. Pembenahan data kelompok tani penerima manfaat serta kejelasan alur pengajuan bantuan menjadi syarat mutlak agar program perhutanan sosial benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan warga lokal.
Tanpa restorasi total pada tata kelola komunikasi lintas instansi, program perhutanan sosial hanya akan berakhir sebagai angka statistik yang megah di laporan kementerian—namun hampa makna bagi para petani di dalam hutan.(*)