Kesiapan infrastruktur digital yang anti-retas (cybersecurity), ketersediaan talenta lokal yang mampu bersaing dengan ekspatriat, serta integritas para hakim yang nantinya mengisi Pengadilan Khusus PFII akan menjadi ujian pembuktian apakah kawasan ini mampu menjadi “Wall Street” baru di Asia, atau sekadar menjadi kawasan properti eksklusif tanpa geliat transaksi yang berarti.
Pembahasan RUU PFII antara Pemerintah dan DPR RI diharapkan berjalan konstruktif dan transparan, guna melahirkan regulasi matang yang mampu melompatkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah dunia tanpa mengorbankan kepentingan nasional.(*)