CIREBONINSIDER.COM – Gebrakan besar terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Terhitung mulai April 2026, sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami transformasi radikal.
Melalui Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 000.8.3/11/SETDA, kebijakan Work From Home (WFH) resmi diberlakukan secara permanen untuk hari Jumat.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah akselerasi nyata menuju budaya kerja modern yang lebih efisien, sekaligus respons terhadap dinamika tata kelola pemerintahan nasional.
Baca Juga:Gebrakan KDM: WFH Tiap Kamis di Jabar Sukses Besar, Sebut Birokrasi Kebanyakan 'Bos' Kurang TukangJurus Irit BBM: Pemerintah Godok WFH 1 Hari Sepekan Pasca Lebaran 2026
Fleksibilitas Tanpa Kompromi Layanan
Meski ASN diberikan kelonggaran bekerja dari rumah setiap Jumat, Pemkab Cirebon menerapkan “pagar” ketat agar roda pelayanan publik tidak macet.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor yang Tetap Wajib WFO (Bekerja dari Kantor):
– Kesehatan: Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.
– Keamanan & Ketertiban: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
– Administrasi Dasar: Disdukcapil (Adminduk), Perizinan (DPMPTSP), dan sektor Pendidikan.
– Pejabat Struktural: Mulai dari JPT Pratama, Administrator, Camat, hingga Kuwu/Kepala Desa tetap wajib hadir fisik di kantor.
”Pelayanan publik adalah prioritas utama. Unit layanan langsung tetap siaga di kantor agar tidak ada satu pun urusan rakyat yang terhambat karena kebijakan fleksibilitas ini,” ujar Bupati Imron dalam keterangan resminya.
Ujian Berat Bagi SPBE
Di balik layar, penerapan WFH ini menjadi panggung ujian bagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon.
Optimalisasi tanda tangan elektronik, presensi digital berbasis lokasi (geofencing), dan layanan pengaduan daring kini bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan primer.
Kebijakan ini diprediksi mampu menekan biaya operasional gedung, mulai dari penghematan konsumsi listrik, air, hingga pemeliharaan rutin. Namun, tantangan besar muncul pada pengawasan kinerja.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Bedah LKPj 2025: Soroti 'Lubang' Efektivitas Bansos dan Beasiswa KesraHari Jadi Ke-544 Kabupaten Cirebon: DPPKBP3A Sasar Ketahanan Keluarga lewat Layanan MKJP Gratis
Perangkat daerah dituntut memiliki sistem monitoring yang transparan agar performa ASN tetap terukur meski tidak terpantau secara fisik.
Mendorong Ekonomi Digital Daerah
Implementasi WFH satu hari dalam seminggu ini juga diharapkan mampu memberikan efek domino pada efisiensi energi secara makro di wilayah Cirebon.