CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah mulai tancap gas mematangkan struktur pengawal program prioritas Presiden.
Melalui Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Selasa (17/3/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pembentukan Panitia Nasional Rekrutmen SDM untuk mengisi pos-pos krusial di seluruh Indonesia.
Rapat strategis ini dihadiri deretan menteri kunci, mulai dari Menpan-RB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga:Kemenkop Siapkan Rp16 Triliun untuk KDMP, Minta Segera Susun Proposal MatangBudi Arie Tekankan Seluruh KDMP Harus Masuk Sistem Microsite Kemenkop, Ini Alasannya
Fokus utamanya: memformulasikan rekrutmen pengawak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Terintegrasi.
Skema Rekrutmen: Selektif dan Terpusat
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rekrutmen ini tidak dilakukan serampangan. Pemerintah menerapkan prinsip zero growth yang dinamis dengan tetap menjaga keseimbangan postur fiskal negara.
”Strategi pemenuhan kuota akan disesuaikan dengan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun setiap tahunnya,” ujar Prasetyo.
Artinya, rekrutmen ini bertujuan untuk redistribusi kompetensi agar program strategis tidak kekurangan tenaga ahli di lapangan, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Target Distribusi SDM: Dari Puskesmas hingga Koperasi
Pemetaan kebutuhan SDM telah dikunci pada beberapa sektor prioritas, di antaranya:
– Kesehatan: Pemenuhan tenaga medis dan dokter gigi di 4.000 Puskesmas daerah 3T.
– Ekonomi Desa: Pengawakan operasional untuk 30.000 KDKMP.Kelautan: Revitalisasi ribuan Kampung Nelayan Merah Putih.
– Pendidikan: Pemerataan tenaga pendidik untuk program Sekolah Terintegrasi secara nasional.
Baca Juga:Pemerintah Alokasikan Rp60 Triliun untuk Dana Desa dan KDMP Rp83 Triliun pada RAPBN 2026Ekonom Sebut KDMP Solusi Tepat Jangkau Sektor Informal yang Kerap Kesulitan Pembiayaan
Peran Kemhan: Gembleng Karakter Pengawak
Ada poin unik dalam skema kali ini. Kemhan RI yang dikoordinasikan oleh Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, akan mengambil peran sentral dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
Nantinya, para pengawak program presiden akan digembleng menggunakan fasilitas lembaga pendidikan TNI dan Polri.
Tujuannya jelas: menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi memiliki karakter dan kedisiplinan tinggi agar program tepat sasaran.
KemenPAN-RB akan bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional untuk memastikan kesesuaian kompetensi, jenis jabatan, hingga ketepatan lokasi penempatan di seluruh pelosok negeri.(*)