CIREBONINSIDER.COM– Kabupaten Cirebon resmi mengukuhkan posisinya sebagai kiblat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penguatan Migrant Worker Resource Center (MRC).
Langkah strategis ini menjadi jawaban konkret atas kerentanan migrasi non-prosedural yang masih membayangi para pejuang devisa hingga tingkat desa.
Melalui Lokakarya Konsolidasi Nasional yang digelar di Kantor LTSA Cirebon, Rabu (11/3/2026), sinergi multipihak dipertegas.
Baca Juga:Cirebon Siaga Ganda: Strategi Mudik Lebaran 2026 dan Misi Penyelamatan Korban TPPO ChinaPeserta Antusias Ikuti Pelatihan Psikososial Keluarga PMI di Pangkalanpari Jatitujuh Majalengka
Tujuannya jelas: memastikan layanan perlindungan tidak hanya berhenti sebagai jargon di atas kertas, tetapi menyentuh nyata hingga ke pelosok daerah.
Memutus Rantai Birokrasi dengan Layanan Terpadu
Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, menegaskan bahwa MRC bukan sekadar pusat informasi biasa.
Ini adalah ekosistem kolaborasi raksasa yang melibatkan Pemkab, Kementerian PPMI, International Labour Organization (ILO), hingga organisasi sipil seperti WCC Mawar Balqis dan SBMI.
”Kami menyatukan berbagai lembaga untuk satu visi: layanan berkualitas yang mudah diakses, responsif gender, dan berbasis hak. Ini adalah rumah aman bagi PMI sebelum berangkat dan ruang pemberdayaan setelah pulang,” tegas Novi.
Fokus Utama: Perlindungan Berlapis (End-to-End)
Berbeda dengan layanan konvensional, MRC Cirebon mengusung konsep perlindungan menyeluruh yang mencakup tiga fase krusial:
– Pra-Keberangkatan: Edukasi ketat mengenai migrasi aman guna memangkas celah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
– Masa Penempatan: Akses konsultasi dan pendampingan hukum yang responsif bagi pekerja di luar negeri.
Baca Juga:Akses Modal PMI Kini Satu Pintu: Dana KUR Rp331 Miliar Siap Cair Maret 2026 via P2MIPahlawan Kemanusiaan! Sugianto, PMI Asal Indramayu Raih Medali Kehormatan dari Presiden Korea Selatan
– Purna-PMI: Transformasi ekonomi melalui program pemberdayaan agar keluarga PMI mampu mandiri secara finansial di tanah air.
Apresiasi Pusat: Cirebon Sebagai Role Model
Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian PPMI, Rinardi, memberikan “rapor hijau” bagi implementasi kebijakan di Cirebon.
Ia menilai kolaborasi di daerah ini merupakan manifestasi nyata dari sinkronisasi kebijakan nasional dan lokal.
”Sinergi ini vital. Apa yang dilakukan Cirebon melalui MRC membuktikan bahwa peran daerah adalah kunci utama dalam menjamin keberlanjutan perlindungan warga negara di luar negeri,” ungkap Rinardi.
Geliat Ekonomi Purna PMI: Tak Lagi Sekadar Buruh
Salah satu daya tarik unik dalam lokakarya ini adalah pameran produk karya purna PMI dari lima wilayah percontohan—Cirebon, Lampung Timur, Tulungagung, Deli Serdang, dan Kupang.