CIREBONINSIDER.COM – Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang memuncak sejak awal 2026 kini mulai memukul pintu rumah tangga di Indonesia.
Di tengah ancaman blokade Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak mentah dunia, nasib subsidi energi dan kelancaran mudik Lebaran kini berada di ujung tanduk.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa perlindungan terhadap segenap bangsa bukan sekadar jargon, melainkan amanat Konstitusi UUD 1945 yang harus diwujudkan melalui kebijakan taktis di tengah badai geopolitik.
Baca Juga:Prabowo Bentuk Satgas Transisi Energi: Targetkan 120 Juta Motor Listrik dan 100 GW PLTS dalam 4 TahunSelat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBN
Ancaman Nyata: Dari Geopolitik ke Meja Makan
Dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertema “Nuklir atau Pergantian Rezim?” pada Rabu (4/3), para pakar menyoroti pergeseran motif serangan AS ke Iran.
Serangan pada Juni 2025 dan Februari 2026 lalu dianggap bukan lagi sekadar isu nuklir, melainkan upaya paksa pergantian rezim (regime change).
Bagi Indonesia, dampaknya jauh lebih membumi. Denni Puspa Purbasari, ekonom UGM, memproyeksikan lonjakan harga minyak dunia sebesar 8%–10% di fase awal, yang berpotensi membengkak jika konflik berlarut.
”Dampaknya sistemik: inflasi naik, nilai tukar Rupiah tertekan, dan beban fiskal meroket. Pemerintah harus fokus melindungi kelompok rentan yang paling terdampak gejolak ini,” ujar Denni.
Sentimen Lebaran: “Bisakah Kita Mudik?”
Kekhawatiran publik mencapai puncaknya terkait ketersediaan BBM. Wartawan senior Usman Kansong mengungkapkan kegelisahan masyarakat yang mulai bertanya-tanya apakah perayaan Lebaran tahun ini akan terganggu oleh kelangkaan bahan bakar.
”Masyarakat khawatir apakah ada cukup BBM untuk kendaraan mudik. Presiden perlu transparan menjelaskan mitigasi ekonomi dan membangun solidaritas nasional,” tegas Usman.
Ia bahkan mengusulkan langkah berani: merealokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis ke subsidi BBM guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Baca Juga:Dampak Perang AS-Iran Menghantui, DPR Desak Pemerintah Relaksasi Kebijakan Industri MaminPrabowo Bentuk Satgas Transisi Energi: Targetkan 120 Juta Motor Listrik dan 100 GW PLTS dalam 4 Tahun
Instruksi Presiden Prabowo: Target Cadangan Migas 90 Hari
Menyikapi situasi darurat ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan ketahanan energi nasional.
Saat ini, cadangan migas Indonesia hanya bertahan untuk 20 hari—angka yang sangat rawan jika pasokan global terputus. Target ambisius ditetapkan: cadangan harus naik menjadi 90 hari.