CIREBONINSIDER.COM – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, membeberkan kaitan erat antara kesehatan lembaga ekonomi mikro dengan stabilitas keuangan daerah.
Dalam arahannya, Dian menegaskan bahwa transformasi koperasi menjadi lembaga modern adalah salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan fiskal Kabupaten Kuningan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konsumen Karyawan Pemerintah Daerah (KOKAPPEMDAGRI) Tahun Buku 2023, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga:Lawan Rantai Distribusi Mahal, Menkop Ferry Orbitkan Koperasi Desa Merah Putih lewat Mentor PesantrenWamenkop Farida: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Bukan Sekadar Kasir, Tapi 'Patriot' Lokomotif Ekonomi
Di hadapan ratusan anggota yang didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dian menekankan bahwa koperasi tidak boleh lagi dikelola dengan cara-cara konvensional yang stagnan.
Digitalisasi Koperasi: Melawan Dominasi Startup
Menurut Bupati, koperasi saat ini tengah berada di persimpangan jalan. Pilihannya hanya dua: beradaptasi dengan teknologi atau tergilas oleh ekosistem ekonomi digital.
Ia mendorong agar koperasi dikelola oleh SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (entrepreneurship) dan ketangkasan teknologi.
”Kita tidak boleh terjebak pada pola lama yang sekadar rutinitas. Koperasi harus bertransformasi menjadi lembaga ekonomi modern dengan manajemen profesional agar mampu bersaing dengan unit usaha rintisan atau startup berbasis digital,” ujar Dian Rachmat Yanuar.
Disiplin Anggota dan Dampaknya Terhadap SHU
Dalam perspektif yang lebih kritis, Bupati menyoroti aspek kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban pinjaman.
Ia mengingatkan bahwa kesehatan sebuah koperasi sangat bergantung pada perputaran likuiditas yang lancar.
Tunggakan pinjaman, menurutnya, adalah hambatan serius yang secara langsung menggerogoti kinerja organisasi dan menurunkan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota.
Baca Juga:Strategi Ekonomi Cirebon: 22 Koperasi Merah Putih Jadi Platform Utama UMKM, Akselerasi Inpres 17/2025TEROBOSAN CIREBON: Rp3,5 Miliar untuk Koperasi Kelurahan, Motor Ekonomi Lokal dan Pilar Ketahanan Pangan
Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Transparansi Fiskal: Langkah Berani Menuju Pemulihan
Menariknya, Bupati Dian juga memanfaatkan momentum ini untuk memberikan transparansi mengenai kondisi fiskal daerah yang tengah dibenahi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran yang diambil pemerintah daerah mulai menunjukkan progres yang signifikan.
”Menjadi pemimpin harus siap menghadapi kritik. Selama kebijakan diambil demi kebaikan masyarakat dan kesehatan keuangan daerah, maka harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Indikator keberhasilan strategi ini mulai terlihat dari membaiknya angka pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, serta kelancaran progres pelunasan kewajiban keuangan daerah.