CIREBONINSIDER.COM – Kabar melegakan bagi masyarakat rentan dengan riwayat penyakit kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa 106.153 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan penyakit katastropik kini telah diaktifkan kembali secara otomatis per hari Selasa (10/2/2026).
Langkah taktis ini diambil guna menjamin pasien dengan kebutuhan perawatan medis berkelanjutan—seperti cuci darah, kemoterapi, hingga pengobatan jantung—tetap mendapatkan hak layanan tanpa terputus kendala administrasi pemutakhiran data nasional.
Transformasi Data: Akurasi Tanpa Pangkas Kuota
Dalam pertemuan strategis di Kantor Kemensos, Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan sementara sebelumnya bukanlah pemotongan kuota, melainkan bagian dari realokasi tepat sasaran. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kuota nasional di angka 96,8 juta jiwa per tahun.
Baca Juga:SK Mensos, Jutaan Warga Miskin Terancam Kehilangan Nyawa Akibat ‘Cleansing’ Data PBI BPJSAnggaran Kesehatan 2026 Loncat ke Rp247 T, Ada Skema Hapus Utang BPJS tapi 11 Juta PBI Terancam Nonaktif
“Kita tidak mengurangi jumlah, tapi memindahkan subsidi dari mereka yang sudah mampu (Desil 6-10) kepada warga yang benar-benar membutuhkan (Desil 1-5). Inilah esensi transformasi data bangsa,” ujar Gus Ipul usai berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sepanjang 2025, pemerintah tercatat telah menonaktifkan sekitar 13,5 juta peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria, baik karena peningkatan taraf ekonomi maupun status kematian.
Kuota “bersih” tersebut kini dialihkan untuk menutupi exclusion error atau warga miskin baru yang belum terdata.
Kolaborasi Ground Check: Palembang Jadi Prioritas
Guna mengunci validitas data, Kemensos menggandeng BPS untuk melakukan verifikasi lapangan (ground check) secara serentak.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa berdasarkan peta anomali, Kota Palembang menjadi wilayah dengan konsentrasi data yang paling perlu diperdalam.
Verifikasi masif ini akan melibatkan kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan mitra statistik dengan lini masa sebagai berikut:
– Februari: Fase perencanaan dan pelatihan intensif petugas lapangan.
– Maret (Minggu 1-2): Pelaksanaan pengecekan langsung ke kediaman warga (ground check).
– Akhir Maret: Target finalisasi data dan penetapan status kepesertaan permanen.
Baca Juga:DPR Kecam Penonaktifan Massal 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan, Negara Dinilai Gagal Lindungi Nyawa RakyatNasib Pasien Kronis Jabar Terjamin, Dedi Mulyadi Ambil Alih Iuran BPJS Warga yang Terlempar dari PBI Kemensos
Jika ditemukan peserta yang telah mandiri secara ekonomi, pemerintah akan mendorong transisi ke kepesertaan mandiri agar subsidi negara dapat dinikmati warga lain yang lebih mendesak.