CIREBONINSIDER.COM – Gerbong mutasi besar-besaran kembali bergerak di Lapangan Banteng. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik 43 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (06/02).
Langkah ini mencuri perhatian publik karena menjadi pelantikan pimpinan tinggi ketiga yang dilakukan Menkeu dalam kurun waktu hanya satu bulan terakhir.
Dari total pejabat yang dilantik di Aula Djuanda tersebut, 40 orang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 3 orang dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Baca Juga:Sinergi Kemenkeu-Polri Bongkar Kecurangan Ekspor CPO Ratusan Miliar, 87 Kontainer PT MMS DisitaManuver "Shock Therapy" Fiskal: Rahasia Menkeu Purbaya Balikkan Badai Ekonomi di Awal 2026
Sinyal Darurat atau Penyegaran Rutin?
Dalam arahannya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa rotasi kilat ini bukan tanpa alasan. Ia menyebutnya sebagai strategi penempatan “orang terbaik di tempat strategis” guna menghadapi tantangan fiskal yang kian kompleks.
Purbaya menekankan bahwa penyegaran ini adalah langkah terencana untuk memperkuat otot organisasi, terutama di sektor penerimaan negara.
”Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang,” tandas Purbaya dengan nada tegas. Pernyataan ini seolah menjadi “alarm” bagi internal Kemenkeu.
Meski tidak merinci siapa “pemain” yang dimaksud, pesan tersebut dibaca sebagai instruksi bagi jajaran pajak untuk lebih agresif dan cerdas dalam mengamankan kantong negara.
Fokus Utama: Pengawasan Berjenjang dan Integritas
Bukan sekadar ganti wajah, Menkeu menitipkan pesan krusial mengenai fungsi pengawasan.
Di tengah sorotan publik terhadap integritas instansi keuangan, Purbaya meminta para pimpinan baru untuk melakukan pengawasan bersama secara berjenjang.
Berikut adalah tiga poin utama transformasi yang ditekankan Menkeu:
PERTAMA, Pengawasan Berjenjang: Pimpinan baru wajib melakukan supervisi ketat untuk menutup celah penyimpangan di setiap unit kerja.
Baca Juga:Purbaya Serahkan DIM Revisi UU P2SK, Bidik Stabilitas Jangka PanjangTarget 8 Persen Bukan Mustahil: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi ‘Dual Engine’ di IES 2026
KEDUA, Kesehatan Organisasi: Menkeu menuntut organisasi yang “sehat” dengan pegawai yang memiliki dedikasi dan integritas tanpa kompromi.
KETIGA, Kondisi Fiskal Nasional: Kinerja pejabat yang dilantik akan menentukan kesehatan APBN dan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan.
”Semangat, perbaiki kinerja pajak, perbaiki kinerja keuangan, perbaiki kondisi fiskal. Kondisi negara secara keseluruhan nanti tergantung pada kinerja Anda semua,” pungkas Menkeu menutup arahannya.(*)