CIREBONINSIDER.COM – Transformasi digital di birokrasi bukan sekadar soal mengganti kertas dengan layar.
Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan langkah progresif dengan “membedah” langsung implementasi sistem digital di tingkat akar rumput.
Rabu (4/2/2026), jajaran Komisi I melakukan inspeksi mendalam ke Kecamatan Tengah Tani. Fokus utamanya: memastikan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan layanan Adminduk bukan hanya formalitas, melainkan solusi nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:Indramayu Bidik Standar Emas Pelayanan Publik 2026: Strategi Zero Maladministrasi DimulaiTransformasi Bapperida: Lucky Hakim Rombak SOTK Indramayu demi Pelayanan Publik Lebih Lincah
Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Audit Fungsi
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk pengawasan ketat terhadap standar pelayanan publik. Ia menyoroti bahwa di era 2026, kecepatan layanan adalah hak mutlak warga.
”Kami tidak ingin melihat aplikasi Srikandi hanya terpasang di komputer tanpa dampak. Ini adalah instrumen tertib administrasi. Jika sistemnya canggih tapi tidak sinkron dengan pelayanan Adminduk, yang rugi adalah rakyat,” ujar Rohayati dengan nada tegas.
Menurutnya, integrasi Srikandi harus mampu meminimalkan risiko dokumen hilang dan mempercepat birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.
Soroti Kesenjangan SDM: Teknologi Butuh Eksekutor Handal
Dalam dialog panas bersama jajaran kecamatan, Komisi I menemukan bahwa tantangan terbesar bukan pada perangkat lunak, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).
”Teknologi adalah alat, tapi kunci keberhasilannya ada pada orang di belakang layar. Kami menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas operator di kecamatan agar tidak ada lagi istilah ‘sistem error’ saat warga butuh KTP atau Akta Kelahiran,” tambah Rohayati.
Pihak legislatif berjanji akan membawa temuan ini ke rapat evaluasi kebijakan untuk memastikan dukungan sarana dan pelatihan SDM mendapatkan porsi anggaran yang tepat.
Tengah Tani Jadi Barometer Pelayanan
Kecamatan Tengah Tani dipilih sebagai lokus evaluasi karena posisinya yang strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat, Perkuat Pelayanan Publik InklusifGandeng KPK, Pemkab Indramayu Perkuat Transparansi Anggaran hingga Pelayanan Publik
Camat Tengah Tani, Tedi Tri Susilo, mengakui bahwa tantangan digitalisasi memang nyata di lapangan.
”Masukan dari Komisi I sangat krusial. Kami berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai pelecut untuk memperbaiki layanan Adminduk agar lebih responsif dan solutif bagi warga kami,” kata Tedi.