CIREBONINSIDER.COM– Skema pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajak publik untuk ikut memotret dan melaporkan menu harian.
Namun, langkah ini memicu peringatan keras dari Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa partisipasi publik jangan hanya dijadikan “gimmick” transparansi.
Ia mendesak pemerintah menyiapkan sistem proteksi bagi orang tua dan guru yang berani bersuara kritis terkait kualitas gizi di lapangan.
Baca Juga:BGN Minta Kepala SPPG Turun Langsung Awasi Dapur MBG sejak Dini HariPasca Insiden Kalibaru, BGN Langsung Audit Total: Armada MBG Kini Diawasi GPS Speed Sensor
Validasi Publik: Bukan Sekadar Konten
Netty menilai, keterlibatan aktif masyarakat adalah konsekuensi logis dari program berskala masif yang menyasar jutaan anak. Menurutnya, mustahil jika pengawasan hanya bertumpu pada birokrasi pusat.
”Partisipasi masyarakat adalah elemen vital. Tapi ingat, keterbukaan ini harus dibarengi sistem tindak lanjut yang adil. ujar Netty dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).
“Laporan masyarakat harus jadi basis perbaikan layanan, bukan cuma jadi konsumsi publik tanpa penyelesaian,” imbuhnya.
Memutus Stigma ‘Kritik adalah Gangguan’
Politisi PKS ini menyoroti fenomena di mana masukan dari pihak sekolah atau wali murid sering kali dianggap sebagai upaya menghambat program. Netty memasang barikade: kritik adalah instrumen perlindungan hak anak.
”Setiap bentuk pengawasan harus berorientasi pada perlindungan anak. Jangan sampai masukan soal keamanan pangan malah menimbulkan dampak negatif bagi pelapor atau penerima manfaat,” tegasnya.
Ujung Tombak: Profesionalisme SPPG
Netty juga menggarisbawahi peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai pelaksana teknis, SPPG dituntut tidak antikritik dan memiliki standar akuntabilitas tinggi.
Menurutnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal distribusi makanan, melainkan tentang investasi jangka panjang kualitas SDM Indonesia.
Baca Juga:Tegas! BGN Ungkap Alasan Program Makan Bergizi Tak Disalurkan Tunai, Amankan Dana Rp10 Juta Per KeluargaBGN Latih 30.000 Penjamah Makanan MBG, 10 Strategi Disiapkan Jamin Keamanan Pangan Nol Insiden
“Pengawalan kebijakan harus konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” tutup Netty. (*)