CIREBONINSIDER.COM – Ada tabir yang baru saja dibuka oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kondisi ekonomi Indonesia.
Di balik optimisme pertumbuhan awal tahun 2026, ternyata pemerintah sempat berjibaku melawan tren perlambatan ekstrem yang nyaris menyeret stabilitas sosial dan politik ke zona merah.
Dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 bertajuk “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto” di kantor IDN HQ, Selasa (14/01), Purbaya blak-blakan mengakui bahwa periode Agustus-September 2025 adalah masa-masa kritis.
Baca Juga:Gebrakan 2026: Menkeu Purbaya Siapkan Pasar Modal Jadi Mesin Utama Ekonomi RIResmi Ditutup! Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Beberkan Rapor Akhir APBN 2025: Dari Kemenhan hingga PMN BUMN
Titik Nadir yang Mengancam Stabilitas
Menkeu mengungkapkan, pada kuartal ketiga tahun lalu, indikator ekonomi sempat terjun bebas ke level yang sangat mengkhawatirkan.
Jika pemerintah tidak segera melakukan manuver balik, taruhannya bukan sekadar angka, melainkan keamanan nasional.
”Kalau kita lihat Agustus-September (2025) turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau tidak dibalik, stabilitas sosial dan politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” ungkap Purbaya dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat.
Pengakuan Mengejutkan: Fiskal dan Moneter Sempat ‘Macet’
Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah pengakuan Menkeu mengenai efektivitas kebijakan yang sempat terhambat.
Purbaya menyebut adanya ketidaksinkronan respons antara kebijakan fiskal (pemerintah) dan moneter (Bank Sentral).
Kondisi “jalan sendiri-sendiri” ini sempat membuat stimulus pemerintah tidak terserap maksimal oleh pasar. Namun, Purbaya memastikan bahwa “perang dingin” kebijakan tersebut telah berakhir melalui rekonsiliasi intensif.
”Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah. Bagaimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal dan moneter lebih sinkron,” tegasnya.
Baca Juga:Revisi UU P2SK, Purbaya Sebut BI Tak Hanya Fokus Stabilisasi tapi Wajib Dorong Pertumbuhan Ekonomi NasionalROSAN LIBATKAN MENKEU PURBAYA: Strategi Baru Indonesia di Meja Negosiasi Utang Whoosh China
Langkah ini diambil untuk memastikan likuiditas di pasar tetap terjaga sehingga sektor riil bisa kembali bernapas.
Strategi ‘Debottlenecking’ dan Subsidi Sektor Riil
Memasuki tahun 2026, pemerintah tidak ingin terjebak dalam lubang yang sama. Purbaya menegaskan tiga mesin utama—Fiskal, Moneter, dan Sektor Privat—kini telah berada dalam satu jalur.
Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kemenkeu meluncurkan dua strategi utama:
1. Satgas Percepatan dan Debottlenecking: Tim khusus yang bertugas memangkas hambatan birokrasi investasi secara instan.