CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan komitmen perlindungan sosial bagi ribuan warga terdampak penghentian aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat.
Suntikan dana sebesar Rp3 juta per Kepala Keluarga (KK) dikucurkan sebagai “bantalan” ekonomi setelah kebijakan penutupan jalur maut Parungpanjang resmi diberlakukan demi pemulihan lingkungan.
Hingga medio Januari 2026, tercatat sebanyak 2.938 KK di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin telah menerima dana stimulan tersebut.
Baca Juga:Optimalisasi Bansos Cirebon 2025: Integrasi Tiga Data Kunci Tepat SasaranMensos: ASN, TNI, dan Polri Tak Berhak Lagi Terima Bansos, Data Penerima Diperbarui
Langkah ini merupakan respons langsung atas instruksi Gubernur Dedi Mulyadi yang memprioritaskan keselamatan warga di atas komoditas material.
Keselamatan Rakyat Jadi Prioritas Utama
Kebijakan berani ini berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Nomor 7920/ES.09/PEREK. Penutupan aktivitas tambang diambil sebagai langkah darurat menyusul kerusakan ekosistem yang masif dan tingginya angka kecelakaan akibat mobilitas angkutan berat yang selama bertahun-tahun menghantui warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Mochamad Ade Afriandi, menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat guna menghindari salah sasaran.
”Warga yang belum terakomodasi pada gelombang 2025, kami pastikan masuk dalam daftar penerima tahun 2026. Ini adalah komitmen Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa transisi kebijakan ini,” ujar Ade saat ditemui di Bandung, Rabu (14/1/2026).
Peta Penyaluran: Menjangkau Desa-Desa Terisolasi
Sejauh ini, distribusi bantuan telah merambah dua tahap awal dengan rincian sebagai berikut:
– Tahap I (Desember 2025): Menyasar 928 KK di 5 Desa (Cibunar, Lumpang, Gorowong, Dago, dan Jagabaya).
– Tahap II: Menjangkau 2.010 KK di wilayah Cigudeg (Desa Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, Tegallega) dan Rumpin (Desa Rumpin, Sukasari, Sukamulya, Mekarsari).
Baca Juga:Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras: Proyek ‘Asal Jadi’ di Jabar Terancam Tak DibayarBukan Cuma UMP, Dedi Mulyadi Siapkan Senjata Pendidikan dan Rumah Gratis untuk Buruh Jabar
Target 2026: 15 Ribu KK Masuk Radar Bantuan
Memasuki tahun 2026, skala bantuan diperluas secara signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memetakan 15.293 KK tambahan yang akan menerima bantuan serupa guna memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari jaring pengaman sosial ini.
Rencana penyaluran tahun ini akan dibagi menjadi dua fase krusial:
– Tahap III: Alokasi untuk 6.216 KK di wilayah Cigudeg dan Rumpin.
Tahap IV: Menjangkau 9.077 KK yang tersebar di Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.