Strategi Pemkab Kuningan: Libatkan BUMDes Jadi Pemasok Utama Program Makan Bergizi Gratis

Makan-Bergizi-Gratis
Siswa sekolah dasar menjadi salah satu penerima manfaat MBG. Foto: Setneg

​CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Tidak sekadar pemenuhan nutrisi siswa, Pemkab Kuningan mengintegrasikan program ini dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai pilar rantai pasok.

​Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyatakan bahwa indikator kesuksesan MBG di wilayahnya mencakup dua aspek vital: perbaikan gizi anak dan peningkatan kesejahteraan warga lokal.

Baca Juga:BGN Minta Kepala SPPG Turun Langsung Awasi Dapur MBG sejak Dini HariPasca Insiden Kalibaru, BGN Langsung Audit Total: Armada MBG Kini Diawasi GPS Speed Sensor

​“Kami mengarahkan agar BUMDes dan koperasi desa menjadi mitra strategis dapur MBG. Pola ini memastikan penyerapan hasil tani langsung dari sumbernya, sehingga perputaran uang tetap berada di desa,” ungkap Tuti dalam keterangannya, Senin (12/1).

​Penguatan Struktur: Camat Sebagai Komando Wilayah

​Untuk menjamin transparansi dan efektivitas operasional, Pemkab Kuningan memperkokoh Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas P3MBG). Salah satu langkah taktisnya adalah menunjuk para Camat sebagai Koordinator Wilayah (Korcam).

​Sekretaris Satgas P3MBG Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menjelaskan bahwa para Camat bertugas mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kepala Puskesmas, pihak sekolah, hingga Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

​“Sinergi di tingkat kewilayahan ini sangat krusial untuk mempercepat deteksi kendala di lapangan. Kami ingin sinkronisasi antara Satgas dan SPPI berjalan mulus tanpa ada tumpang tindih peran,” tegas Purwadi.

​Pengawasan Ketat dan Zonasi Dapur

​Ketua Satgas P3MBG Kuningan, Uu Kusmana, menambahkan bahwa pihaknya telah merevisi Surat Keputusan (SK) Satgas untuk memperketat pengawasan melalui pembagian zonasi.

Sejumlah pejabat eselon II, termasuk Inspektur dan Kepala Dinas PMD, diterjunkan langsung sebagai penanggung jawab wilayah.

​Langkah ini bertujuan untuk mengawal standarisasi 134 unit dapur yang tersebar di 30 kecamatan agar tetap konsisten dalam menyajikan menu sesuai regulasi kesehatan.

​Profil Program MBG Kabupaten Kuningan:

Baca Juga:Dana KUR Melimpah, UMKM Kuningan Malah Terjepit Skor SLIK dan Rayuan PinjolHOROR PAGI: Mobil Logistik MBG Terobos Pagar SDN 01 Cilincing, 21 Korban Luka! Sopir Akui Salah Injak Pedal

– ​Total Penerima Manfaat: 385.383 jiwa- ​Infrastruktur: 134 Unit Dapur- ​Jangkauan: 30 Kecamatan-​SDM: Transformasi 5 SPPG menuju integrasi tenaga SPPI

​Memutus Rantai Distribusi melalui Kemandirian Lokal

​Keterlibatan BUMDes sebagai penyuplai bahan baku diyakini mampu memangkas rantai distribusi yang panjang.

0 Komentar