Pakar tersebut juga menyoroti masalah ketidakcocokan keterampilan (skill mismatch) antara lulusan dan kebutuhan riil industri.
Ia mendesak agar program vokasi dan pelatihan harus disinkronkan secara ketat dengan spesifikasi kebutuhan teknologi di kawasan industri lokal.
Kualitas Tenaga Kerja dan Respons Pemerintah Daerah
Sejalan dengan analisis pakar, Daddy Rohanady menekankan perlunya transparansi kebutuhan keterampilan dari perusahaan, agar warga dapat mempersiapkan diri. “Tenaga kerja tetap perlu skill. Tanpa itu, mereka akan kesulitan bersaing,” tegasnya.
Baca Juga:Menteri P2MI Perkuat Kerja Sama dengan Jepang untuk Kesejahteraan dan Peluang Kerja PMIKP2MI Siapkan Sistem Pelatihan untuk Tingkatkan Skill PMI Tembus Pasar Kerja Internasional
Ia pun berharap adanya sinergi segitiga yang kuat antara Pemerintah Daerah, Dunia Industri, dan Lembaga Pendidikan untuk memperkuat program peningkatan keterampilan.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan program alternatif komprehensif, meliputi: Pelatihan Peningkatan Keterampilan (Vokasi),Pendampingan Penempatan Kerja Lokal dan Pembinaan bagi keluarga pekerja migran.
”Tujuan kami bukan melarang warga bekerja ke luar, tetapi memastikan mereka punya kesempatan lain di daerah sendiri. Kami menyiapkan pilihan pekerjaan yang lebih luas,” tutup Bupati Imron.(*)