Adapun beberapa komoditas penyumbang andil kenaikan IPH Kabupaten Indramayu minggu pertama bulan November 2025 yaitu daging ayam ras (-0,6481), beras (-0,4608), dan udang basah (-0,2064).
Kondisi ini menunjukkan, Indramayu mampu menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga nasional, berkat koordinasi intensif antara perangkat daerah terkait dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2025 masih didominasi wilayah Jawa dengan angka 5,17 persen, meski mengalami perlambatan dibanding kuartal sebelumnya.
Baca Juga:RESMI! Seleksi Ketat Pilwu Serentak 2025 Indramayu Dimulai: Bakal Calon Kuwu Wajib Ikuti Tes Berbasis KomputerKota Wakaf Indramayu Dicanangkan: Gerakan Kemandirian Umat Tuju Visi REANG, Tak Sentuh APBD
Sementara itu, wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,84 persen, didorong sektor hilirisasi industri tambang di Provinsi Maluku Utara yang tumbuh hingga 39,10 persen (year on year).
Menyikapi dinamika tersebut, Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk terus memperkuat sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan.
Melalui pengendalian inflasi yang efektif dan partisipasi dalam program nasional perumahan rakyat, Indramayu berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil dan berkelanjutan.
Kabag Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, menyampaikan pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan seluruh instansi dan kementerian terkait untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Kami di Indramayu siap mendukung program nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun penyediaan perumahan bagi masyarakat,” katanya.
“Upaya kolaboratif antarperangkat daerah menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya, dilansir dari laman resmi Pemkab Indramayu.
Dengan berbagai langkah konkret tersebut, Pemkab Indramayu berkomitmen untuk menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, stabil dalam pengendalian inflasi, serta proaktif dalam mendukung program strategis nasional menuju kesejahteraan masyarakat. (*)