​”Saya berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa,” ungkap Dedi.
Ia menjamin data yang digunakan benar-benar akurat.​ Hasil pengecekan tersebut, akan diumumkan secara terbuka kepada publik.
Langkah ini bertujuan memastikan desa yang telah berkontribusi besar mendapatkan perhatian dan prioritas anggaran pembangunan secara proporsional dan tidak ada lagi permainan anggaran di tingkat bawah.
Baca Juga:MBG Jabar: Dedi Mulyadi Ancam Sanksi Pidana, Anggaran Makanan Rp10 Ribu WajibNyari Gawe Jaring 86.600 Pelamar dalam 2 Pekan, Gubernur KDM Sentil Pengusaha soal Transparansi Data
​Kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi yang lebih sehat antara pihak industri, masyarakat desa, dan Pemerintah Provinsi Jabar.
Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Memastikan bahwa kontribusi ekonomi besar dari suatu wilayah benar-benar kembali dan dinikmati oleh masyarakat setempat, bukan hanya segelintir elite.(*)