JAKARTA, CirebonInsider.com- Pemerintah meluncurkan delapan program paket ekonomi, salah satunya magang bagi lulusan perguruan tinggi.
Delapan program paket ekonomi atau program akselerasi pembangunan ini akan mulai dijalankan pada tahun ini.
Hal tersebut seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:KUR BRI September 2025, Ini Tabel Angsuran Mulai dari 100 Ribu hingga 1 Jutaan Per BulanPemerintah Gelontorkan Rp200 Triliun, Jurus Purbaya Dorong Likuiditas dan Percepat Ekonomi
Dalam sesi jumpa pers, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.
Program paket magang ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri.
Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).
“itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang,” jelas Airlangga.
“Selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” sambung Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP).
Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” imbuh Airlangga.
Baca Juga:Kopdeskel Merah Putih: Strategi Baru Pemerintah Perkuat Ekonomi DesaHelmy Yahya Pimpin Rebana, Percepat Ekonomi Jabar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember.
“Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ucap Airlangga.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.