Pertemuan Karding dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (MHLW) Yoko Wanibuchi, Senin, 25 Agustus 2025, di Tokyo, menjadi puncak dari misi diplomatik ini.
Karding berharap penempatan PMI ke Jepang bisa diperluas, terutama di sektor krusial seperti perawatan lansia dan keperawatan, yang saat ini sangat dibutuhkan di Jepang.
Karding mengusulkan langkah-langkah konkret. Seperti penambahan pusat ujian lisensi profesional di Indonesia, kesempatan ujian nasional hingga tiga kali bagi calon PMI, dan dukungan Jepang dalam pengembangan sekolah vokasi berbasis kurikulum Jepang di Tanah Air.
Baca Juga:KP2MI Siapkan Sistem Pelatihan untuk Tingkatkan Skill PMI Tembus Pasar Kerja InternasionalPeluang Besar Kerja di Jepang, P2MI Dorong Skema SSW, Jamin Perlindungan Pekerja Migran
”Kami berharap ada investasi dari industri Jepang dalam pembangunan pusat pelatihan, penyediaan kurikulum, dan pelatihan instruktur,” kata Karding.
Yoko Wanibuchi menyambut baik usulan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas kualitas PMI, yang saat ini berjumlah sekitar 100.000 pekerja melalui skema magang dan 53.000 pekerja melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).
Ia memandang Care Worker Project yang akan diluncurkan pada 2027 sebagai program strategis dan meminta dukungan penuh dari Karding.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk tim bersama untuk mempercepat koordinasi, evaluasi, dan penyempurnaan program.
PMI: Bukan Sekadar Devisa, Melainkan Aset Pembangunan Bangsa
Karding menekankan bahwa peran PMI jauh melampaui kontribusi devisa yang mencapai Rp253 triliun per tahun.
”Kerja di luar negeri bukan hanya soal devisa. PMI juga membawa pulang keterampilan, budaya kerja, dan wawasan baru. Itu menjadi modal besar untuk membangun Indonesia,” ujarnya.
Keberadaan Kementerian P2MI sendiri, tambahnya, adalah bukti komitmen negara untuk memberikan perlindungan nyata dan mempercepat penempatan tenaga kerja terampil.(*)