CIREBONINSIDER.COM – Praktik pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Di samping merugikan negara, tindakan tersebut juga berdampak langsung terhadap masyarakat khususnya para siswa yang harusnya mendapatan dana PIP Aspirasi itu utuh jadi berkurang.
Kasus pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi tengah ramai dibicarakan masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hal itu pun membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersuara keras menentang tindakan tersebut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dengan tegas menyatakan akan memproses hukum para pihak yang terbukti terlibat kasus pemotongan PIP Aspirasi yang ada di daerahnya. Hal itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena telah merugikan negara dan masyarakat.
Baca Juga:Kesempatan Emas! Hungaria Buka 110 Kuota Beasiswa Penuh Per tahun Bagi Mahasiswa IndonesiaSPMB 2025 Ganti Sistem Pendaftaran Jalur Zonasi Jadi Domisili, Bedanya Apa?
“Ya, ini yang bagus, kalau ada buktinya, silakan proses hukum biar ada efek jera,” kata Abdusy Syakur saat menanggapi adanya laporan terkait dugaan pemotongan PIP di Garut, Rabu, 28 Mei 2025 dikutip dari Antara.
Menurut Bupati Garut, praktik pemotongan dana PIP tidak bioleh dibiarkan, harus diusut tuntas. Dalam hal ini ia mengajak media massa untuk ikut memantau dan memberitakan setiap perkembangan kasus itu, agar tidak ada lagi praktik berbahaya yang merugikan banyak pihak.
“Memang ini, tidak benar ini, kalau dibiarkan bahaya,” katanya.
Pihak kepolisian, katanya, saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku kasus dugaan pemotongan dana PIP ini. Ia ingin praktik tersebut segera dihentikan agar tidak merugikan para siswa yang menerima jaminan pendidikan itu.
“Saya yakin juga polisi sedang melakukan, memberikan atensi,” katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya lagi berupaya keras untuk mendapatkan PIP yang lebih besar. Upaya tersebut telah didukung anggota Komisi X DPR RI Hairudin yang siap membantu agar memperoleh tambahan PIP.
Bupati Garut menyampaikan sikap Hairudin yang juga melarang adanya pemotongan dana PIP yang menjadi hak siswa dalam bentuk apa pun. Karena tujuan program ini adalah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan siswa.
“Bahkan Pak Hairudin menyatakan akan memberikan jaminan kepada kita, memberikan tambahan PIP,” katanya.