CIREBONINSIDER.COM- Para pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja pada Rabu, 30 April 2025.
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja itu dipusatkan di halaman Balai Kota Cirebon, dipimpin Wali Kota Effendi Edo.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten dan staf ahli, serta kepala perangkat daerah Kota Cirebon.
Baca Juga:Cirebon Mask Festival 2025, Wakil Wali Kota: Tak Hanya Kenal Budayanya, tapi Juga MencintainyaMomentum Hari Kartini di Era Digital, Sekda Kota Cirebon Ajak Bermedia Sosial dengan Bijak
Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif semata.
Menurutnya, dokumen yang ditandatangani adalah simbol dari komitmen moral dan profesional para pemimpin perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja adalah rencana nyata yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak boleh hanya dilihat sebagai unit administratif.
Edo ingin setiap kepala dinas tampil sebagai lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi kota Cirebon, yaitu Setara Berkelanjutan.
Baca Juga:Cirebon Punya Banyak Keunggulan, KDM: Berpotensi Menjadi Yogyakartanya Jawa BaratIni Dana yang Disiapkan Pemkot Cirebon untuk Infrastruktur Jalan di 2025, Perbaikan Mana Saja? Simak di Sini
“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, sampai adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tiga hal utama sebagai fondasi kinerja. Pertama, integritas sebagai fondasi. Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer,” tuturnya.
Kedua, kinerja harus berdampak. Wali Kota mendorong agar setiap program yang dibuat harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat.