CIREBONINSIDER.COM – Kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan kelompok pengunjuk rasa mencapai titik nadir.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara mengejutkan menyatakan menolak pemberian uang koin dari masyarakat sebagai ganti rugi kerusakan fasilitas umum, sembari mengungkap fakta mengenai kegagalan mediasi yang berlangsung hingga larut malam.
Etika Birokrasi vs Aksi Simbolis
Aksi simbolis warga yang menyerahkan koin ke Pendopo Indramayu pasca-demonstrasi Kamis (2/4/26) lalu, nyatanya membentur tembok regulasi.
Baca Juga:Darurat Indramayu: Makom Albab Desak Bupati Lucky Hakim Sikat Habis Sindikat Miras dan Benahi SampahLucky Hakim Gandeng SESKOAD: Jadikan Indramayu ‘Laboratorium’ Pertahanan Pesisir Hadapi Krisis Iklim
Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum untuk menerima uang tunai secara langsung dari masyarakat dalam bentuk donasi atau ganti rugi fisik.
”Secara aturan, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk uang. Kami tidak meminta ganti rugi finansial, namun yang kami tuntut adalah tanggung jawab moral dan fisik. Perbaiki fasilitas umum yang rusak agar bisa digunakan rakyat kembali,” tegas Lucky Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (8/4/26).
Senada dengan Bupati, Sekda Indramayu Aep Surahman menekankan bahwa kepedulian masyarakat memang patut diapresiasi. Namun setiap tindakan harus selaras dengan mekanisme pengelolaan aset daerah yang transparan.
Kronologi ‘Kursi Kosong’ di Tengah Malam
Dibalik retorika di media sosial, tersimpan fakta menarik mengenai upaya mediasi yang gagal total.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bupati Lucky Hakim beserta jajaran Forkopimda telah bersiap di Pendopo sejak Senin malam (6/4/26) hingga Rabu malam untuk berdialog.
Ironisnya, meski pihak perwakilan pengunjuk rasa yang meminta jadwal pertemuan pada pukul 20.00 WIB, mereka justru tidak menampakkan diri di lokasi.
”Kami sudah membuka ruang komunikasi tanpa prosedur yang berbelit, bahkan siap berdialog di luar jam kerja. Kami menunggu, tapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa konfirmasi,” ungkap Lucky.
Baca Juga:Indramayu Darurat Sampah Lebaran, Bupati Lucky Hakim Instruksikan Sewa Armada Tambahan: Harus Angkut Tiap HariGebrakan Pasca Lebaran: Lucky Hakim 'Todong' Kepala OPD Indramayu Selesaikan Masalah Sampah dan Jalan
Dilema Revitalisasi Tambak: Kebijakan Pusat di Tangan Daerah
Terkait substansi tuntutan massa mengenai Revitalisasi Tambak, Lucky Hakim memberikan klarifikasi tajam. Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut merupakan domain kebijakan Pemerintah Pusat.
Namun, ia memastikan Pemkab Indramayu siap menjadi jembatan (fasilitator) bagi aspirasi warga sejauh dilakukan melalui koridor yang tertib.
”Hak konstitusional untuk berpendapat kami hargai sepenuhnya. Namun, merusak aset publik yang dibangun dari pajak masyarakat adalah tindakan yang sangat disayangkan,” tambahnya.